BUMN/D dan BLU Boleh Atur Tata Cara Pengadaan Sendiri

Yogyakarta (13/11/2018) Regulasi tentang pengadaan barang/jasa pemerintah telah berubah, dari Perpres No 54/2010 menjadi Perpres No 16/2018.  Beberapa perubahan krusial harus dipahami, salah satunya BUMN/BUMD dan BLU boleh mengatur tata cara pengadaan sendiri yang lebih sesuai dengan karakteristik lembaga. 

Fleksibilitas ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengadaan di BUMN/BUMD dan BLU.

Demikian disampaikan Karo Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) RI Dr Hermawan SE MM ketika memberikan materi Sosialisasi Perpres No 16/2018 dan Workshop SPSE Versi 4.3 dalam Memantapkan Perencanaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemda DIY di Sahid Rich Hotel, Jl Magelang, Selasa (13/11). 

Sosialisasi/workshop dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama dibuka oleh Kepala Biro Adpem Setda DIY Sukamto SH MH mewakili Sekda DIY. Kegiatannya sosialisasi yang diikuti Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan OPD lingkup Pemda DIY.

Sedangkan hari kedua yang merupakan workshop dengan peserta Pokja BLP dan LPSE Pemda DIY dibuka oleh Kepala Diskominfo DIY Ir Rony Primanto Hari MT.

Selain Hermawan, hadir pula sebagai narasumber Ari M Barkah dari Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik LKPP RI.

Selain membedah jeroan Perpres 16, Hermawan juga banyak berdialog dengan peserta.  Apa saja terkait pengadaan boleh ditanyakan. Beberapa peserta pun menggunakan kesempatan itu untuk berdialog dan berdiskusi.

''Pejabat pengadaan itu penting, Bapak Ibu. Kenapa? APBN saja, belum daerah nih, anggaran pengadaannya mencapai 900 sampai seribu triliun per tahun. Kalau tidak ada pejabat pengadaan, bagaimana bisa dieksekusi?  Inilah pentingnya kita memahami Perpres 16,'' beber Hermawan.

Beberapa perubahan istilah dijelaskan oleh Hermawan. Di antaranya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dalam Perpres 16 berubah menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), lelang menjadi tender, Pokja ULP menjadi Pokja Pemilihan, dan beberapa istilah baru lain.

Lainnya, Perpres 16 memperkenalkan istilah Agen Pengadaan yaitu perorangan, Badan Usaha atau UKPBJ (ULP) yang akan melaksanakan sebagian atau seluruh proses pengadaan barang/jasa.

Agen Pengadaan akan menjadi solusi untuk pengadaan yang bersifat kompleks atau tidak bisa dilaksakan oleh suatu satker, sementara satker tersebut tidak memiliki personel yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan proses pengadaan sendiri. (rsp)

HUMAS DIY

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .