DIY-BSSN MoU Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemerintah Provinsi  Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjalin kerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ditandai dengan pelaksanaan tandatangan langsung antara Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan III 2019  yang bertajuk “Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Secara Berkelanjutan Pada Era Digitalisasi.”  Yang bertempat di The Grand Dafam Rohan, Yogakarta pada Kamis, (24/10/2019). Dalam acara Rakordal dan Penandatanganan  tersebut juga dihadiri dan disaksikan antara lain Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI 2014-2019 Prof. DR. Sri Adiningsih, MSc., Wagub DIY KGPAA Paku Alam X, Penjabat Sekda DIY Ir. Arofa Noor Indriani, M.Si., Anggota DPD RI, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN & RB RI, Jajaran anggota Forkopimda se-DIY serta Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam sambutannya Kepala BSSN menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan teknologi saat ini bahwa perkembangan teknologi saat ini tengah memasuki era revolusi industri 4.0, dimana kemajuan teknologi, inovasi, serta interkonektivitas di berbagai lini memberikan kemudahan bagi manusia dan ruang siber telah menjelma menjadi ekosistem baru bagi kehidupan manusia di dunia virtual yang tanpa disadari dibalik semua kemudahan yang ditawarkan ternyata juga menyimpan berbagai ancaman serta membawa peradaban baru dalam perubahan generasi peperangan bukan hanya secara fisik namun telah mengarah kepada perang informasi atau perang siber.

Menilik tren ancaman siber secara umum ancaman serangan siber menyasar pada dua sasaran, yaitu sasaran fisik dan sasaran nonfisik dimana fisik mentargetkan perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) dari sistem siber untuk mencuri, mengubah, merusak ataupun melumpuhkan fungsi pada suatu sistem elektronik sedangkan serangan siber terhadap sasaran nonfisik merupakan serangan dalam bentuk informasi yang menargetkan psikologis individu, kelompok atau masyarakat untuk mengubah opini atau motivasi bahkan ideologi sesuai dengan yang diharapkan pihak penyerang.“Serangan non-fisik memiliki dampak yang sangat berbahaya, karena yang diserang adalah pikiran. Ia tidak menyebabkan kerusakan fisik, namun menyerang pusat kekuatan dan paradigma berpikir sebagai contoh ialah informasi dan hoaks yang bertebaran. Untuk menghadapi serangan siber nonfisik yang menyerang hingga ideologi suatu bangsa dan negara, bangsa Indonesia harus bisa membentengi diri dengan tetap berpegang teguh pada pusat kekuatan yang dimiliki. Bangsa Indonesia memiliki pusat kekuatan, yaitu Pancasila, terutama sila ketiga “Persatuan Indonesia.”.Peran kebudayaan dalam upaya menjaga persatuan bangsa sangat erat kaitannya terutama untuk membentengi dari serangan non-fisik contohnya adalah Yogyakarta, bagaimana kota budaya ini selalu dalam kondisi kondusif meski peredaran hoax begitu masif. Kita harapkan ke depan Yogyakarta akan menjadi contoh kota lain dalam menjaga budaya dan mempererat persatuan,”

Masih menurut kepala BSSN, “Ke depan, BSSN tak menutup kemungkinan akan melakukan kerjasama dan peningkatan budaya terutama budaya kesadaran keamanan informasi baik bersama Pemprov DIY maupun daerah-daerah lain dalam upaya meningkatkan daya tahan serangan non fisik”

MoU BSSN-Pemprov DIY merupakan landasan berbagai kerjasama penguatan sistem e-government di lingkungan Pemprov DIY melalui pemanfaatan sertifikat elektronik, dimana sertifikat elektronik berperan sebagai elemen pendukung keamanan yang diharapkan dapat menjadi sarana penyediaan data yang akurat demi meningkatnya kepercayaan masyarakat sebagai pengguna layanan nantinya. Dimana implementasi sertifikat elektronik merupakan perwujudan dari layanan yang mampu memberikan jaminan keamanan, kerahasiaan, autentikasi data, integritas, dan anti penyangkalan untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government.

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .