Pemda DIY Meraih Peringkat 2 Nasional SPBE Tahun 2018

JAKARTA (28/03/2019) – Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemda DIY berhasil menempati runner up pada Tiga Terbaik Evaluasi SPBE 2018 Kategori Provinsi garapan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).  Terhadap prestasi itu, Pemda DIY dianugerahi penghargaan yang diserahkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (28/3/2019).  Penghargaan diterima oleh Wagub DIY KGPAA Paku Alam X.

Pada kesempatan itu Wapres menegaskan pentingnya akselerasi penerapan SPBE terintegrasi di seluruh instansi pemerintah.  "Penerapan SPBE merupakan keharusan, bukan pilihan. Karena itu jangan ditunda-tunda lagi," ujarnya saat memberikan arahan.

Hasil evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2018 terhadap 616 kementerian, lembaga, Polri, dan pemerintah daerah, sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih pada tahun 2020.

Menurut Wapres, persoalan yang harus segera diselesaikan oleh instansi pemerintah adalah integrasi SPBE. Sebagai contoh, JK menunjuk Kementerian PUPR. "Kalau mau membangun jalan, bisa langsung terintegrasi dengan Bappenas, serta pemda," ucapnya.

Wapres menyerahkan penghargaan kepada 16 instansi pemerintah yang telah menerapkan SPBE dengan baik yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian PUPR, BAPETEN, LIPI, BPS, BPK, Mabes Polri, Polda Jabar, Pemprov Jateng, DIY, Jabar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Batang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan. Terdapat dua instansi yang seharusnya mendapatkan penghargaan namun tidak hadir yakni Kota Surabaya dan Kota Semarang.

Di level provinsi atau daerah setingkat provinsi, SPBE diampu dan dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.  Oleh karena itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Ir Rony Primanto Hari MT pun ikut mendampingi Wakil Gubernur ke Jakarta.

Pijakan Awal

Menteri PANRB Syafruddin mengatakan  hasil evaluasi yang merupakan potret SPBE Nasional tersebut bukan tentang siapa yang baik/jelek, yang menang/kalah, yang berprestasi/tidak. "Tetapi hal itu sesungguhnya merupakan landasan pacu atau pijakan awal untuk melangkah bersama, membangun SPBE secara nasional. Tugas ini bukan hanya bertumpu pada Tim Percepatan SPBE Nasional, namun oleh kita semua," ungkap mantan Wakapolri ini.

Untuk itu ia mengajak semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.

Dengan demikian, dalam beberapa tahun ke depan, sebagaimana target perencanaan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, SPBE akan benar-benar dikembangkan secara terpadu, mengubah tampilan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi, modern, akuntabel dari pusat hingga ke daerah.

‘’SPBE adalah suatu keharusan, bukan pilihan," tegas Syafruddin.

Hasil evaluasi SPBE Nasional ini menjadi momentum sebagai wahana sosialisasi sekaligus penyamaan frekuensi pandangan seluruh pimpinan kementerian/lembaga/daerah/Polri. Hari ini, di sini, akan menjadi momentum penting transformasi pemerintahan yang berbasis elektronik, tegasnya. 

KOMINFO

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .