SAKIP DIY Raih Nilai AA "Terbaik Se-Indonesia"

Yogyakarta (24/02/2020)  Pemda DIY kembali menjadi satu-satunya daerah di Indonesia yang mendapatkan predikat AA pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHEAKIP) Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah Regional III tahun 2019. Hal ini menjadi tahun kedua mendapatkan predikat AA. Penghargaan tersebut di serahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo kepada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Senin (24/02) di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Sri Sultan mengungkapkan, capaian DIY pada SAKIP ini didapat melalui proses yang panjang. DIY terus mengupayakan inovasi produktif yang mengedepankan aspek pelayanan dan berorientasi hasil. Hal itu karena membangun tata kelola pemerintahan memang membutuhkan proses yang harus konsisten dijalani. 

"DIY selalu mengupayakan efektifitas birokrasi melalui budaya pemerintahan yang peka terhadap perubahan, beradaptasi dengan teknologi informasi, dan melayani dengan sepenuh hati. Juga berintegritas kuat sehingga mampu menjauhkan dari perilaku koruptif," tutur Sri Sultan.

SAKIP yang handal, efektif dan efisien, menurut Sri Sultan, mampu mewujudkan Good government and clean governance. Diperlukan dukungan SDM yang profesional, beretos kerja tinggi serta memiliki moral yang baik. Untuk itu, DIY berkomitmen untuk terus berproses melakukan perubahan fundamental, struktural, dan kultural.

Sri Sultan menjelaskan, SAKIP merupakan wujud dari penghargaan kepada masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan masyarakat melalui pajak dan retribusi sudah seharunya kembali kepada masyarakat. Pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan pemanfaatan rupiah tersebut sebesar-besarnya bagi  kesejahteraan masyarakat. “Penyelenggaran pemerintahan tanpa sistem akuntabilitas publik yang baik adalah kegagalan dalam menjalankan mandatori masyarakat,” tegas Sri Sultan.  

Sri Sultan Sri Sultan berharap, hasil evaluasi SAKIP ini mampu meneguhkan komitmen reformasi birokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa yang akan datang.  “Pemda harus berbenah untuk saling bekerjasama, bukan lagi  sama-sama bekerja,” tutup Sri Sultan.   

MenpanRB Tjahjo Kumolo mengungkapkan rasa bangganya atas preatasi yang dicapai DIY. DIY mampu memangkas 3000 program di tingkat provinsi menjadi 800 program. Pemangkasan tersebut mampu menghasilkan kualitas dan hasil yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien. Menurutnya, apabila seluruh daerah menerapkan seperti yang diterapkan DIY, maka efisiensi akan merata terwujud di Indonesia.

"Prestasi DIY harus ditiru oleh daerah-daerah lain. ASN harus profesional melaksanakan tugas tata kelola pemerintahan dengan baik. Seperti yang dilakukan DIY, perencanaan,  anggaran serta evaluasi harus dilaksankan dengan optimal," ujar Tjahjo.

Hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2019 menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan peningkatan nilai ratarata hasil evaluasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Untuk kabupaten/kota, rata-rata nilai hasil evaluasi meningkat dari 56,53 di tahun 2018, menjadi 58,97 di tahun 2019. Sedangkan untuk tingkat provinsi, nilainya rata-ratanya meningkat dari 67,28 di tahun 2018 menjadi 69,63 di tahun 2019.

Perbaikan hasil evaluasi tersebut juga sejalan dengan semakin besarnya potensi inefisiensi yang dapat dicegah oleh pemerintah daerah yang mengalami kenaikan kategori. Tercatat sebesar 41,15 triliun rupiah pada tahun 2017 dan 65,1 triliun rupiah pada tahun 2018 potensi pemborosan dapat dicegah. Sedangkan data sementara yang terkumpul di tahun 2019, potensi pemborosan yang dapat dicegah sebesar 5,7 triliun rupiah.

“Implementasi SAKIP ini adalah untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan Pemerintah Daerah semata. Oleh karenanya, Kementerian PANRB terus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk tidak pernah berhenti berupaya meningkatkan kualitas implementasi SAKIP," tutup Tjahjo.

 

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .