Sosialisasi Percepatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Diskominfo DIY

(Yogyakarta, 9/9/2019) Dinas Komunikasi dan Informatika DIY mengadakan sosialisasi selepas apel pagi Senin, 9 September 2019 kepada seluruh karyawan dinas terkait dengan percepatan reformasi birokrasi dipimpin oleh Kepala Dinas Kominfo DIY, Ir. Rony Primanto Hari, M.T. dengan narasumber dari Inspektorat DIY, Topaz Mardiarto, S.I.P. bertempat di Aula Dinas Kominfo DIY.

Dalam pembukaannya Kepala Dinas menyampaikan bahwasanya dari laporan hasil evaluasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sudah mendapatkan nilai AA. Sedangkan hasil evaluasi untuk pelaksanaan reformasi birokrasi masih terdapat kekurangan dalam implementasi peraturan perundang-undangan meskipun regulasi terkait delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi sudah disusun.

Sejalan dengan hal tersebut, Gubernur DIY mengeluarkan Instruksi Gubernur DIY Nomor 3/INSTR/2019 tanggal 7 Agustus 2019 agar segera melakukan percepatan tindak lanjut catatan dan rekomendasi laporan hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi adalah area pengawasan. Dalam paparanya Topaz menyampaikan mengenai regulasi yang ada terkait pengawasan meliputi pengendalian gratifikasi dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi. Peraturan tersebut dimaksudkan agar Aparatur Sipil Negara memahami definisi gratifikasi serta dapat mempedomani sebagai bagian pengendalian dan pengelolaan gratifikasi sehingga kredibiltas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dapat meningkat.

Lebih lanjut, Topaz menyampaikan untuk meraih tingkat kepercayaan masyarakat, masyarakat ataupun aparatur sipil Negara dapat pula mengambil peran melalui mekanisme pengungkapan dugaan pelanggaran atau lebih dikenal dengan whistleblower. Pelanggaran yang dapat dilaporkan diantaranya adalah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, pelanggaran terhadap pedoman kode etik, penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi serta pelanggaran terhadap standar pelayanan. Penanganan dugaan pelanggaran telah ada regulasinya yaitu Peraturan Gubernur DIY Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran.

Penguatan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan juga harus melalui mekanisme pengendalian internal dengan mengidentifikasi resiko yang dapat menganggu jalannya pelaksanaan kegiatan. Hal lain terkait penguatan pengawasan adalah mengenai benturan kepentingan (conflict of interest). Mekanisme penanganan benturan kepentingan juga harus diperhatikan serta dievaluasi secara berkelanjutan sehingga akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tetap dapat dijaga.

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .