Unit Kerja

Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika DIY merupakan unsur pelaksana penyelenggara pemerintahan daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika dan urusan pemerintahan bidang persandian. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika DIY membawahi satuan/unit kerja yang dibagi sesuai dengan masing-masing tugas dan fungsi serta kewenangannya sebagai berikut:

  • Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
    Sekretariat mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja Sekretariat;
    b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
    c. penyusunan program Dinas;
    d. pengelolaan keuangan Dinas;
    e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
    f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Dinas;
    g. pelaksnaan program administrasi perkantoran;
    h. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
    i. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
    j. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
    k. pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
    l. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
    m. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;
    n. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
    o. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
    p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

    Sekretariat, terdiri dari:
    a. Subbagian Program
    b. Subbagian Keuangan
    c. Subbagian Umum.

  • Bidang Informasi dan Komunikasi Publik berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik untuk meningkatkan persentase penanganan keluhan masyarakat atas layanan Pemerintah Daerah.
    Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik untuk meningkatkan persentase penanganan keluhan masyarakat atas layanan Pemerintah Daerah;
    c. pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
    d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik;
    e. pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan komunitas;
    f. pengelolaan konten saluran komunikasi publik Pemerintah Daerah ;
    g. pengelolaan database informasi publik, aspirasi dan opini publik di lingkup Pemerintah Daerah;
    h. pelaksanaan fasilitasi Komisi Informasi;
    i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    j. pelaksanaan pemantauan evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
    k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

    Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari:
    a. Seksi Penyelenggaraan Komunikasi Publik
    b. Seksi Layanan Penyediaan Informasi Publik.

  • Bidang Aplikasi Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan aplikasi informatika untuk meningkatkan persentase urusan yang sudah terintegrasi dalam pengelolaan data dan informasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
    Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program Bidang Aplikasi Informatika;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;
    c. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi internal Pemerintah Daerah untuk pelayanan publik;
    d. perencanaan, pengembangan dan pengelolaan aplikasi layanan publik untuk mendukung pengembangan Smart Province;
    e. pengintegrasian aplikasi pemerintah daerah dan layanan publik
    f. pengembangan dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
    g. pelaksanaan program pengembangan aplikasi informatika;
    h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Aplikasi Informatika; dan
    j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

    Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari:
    a. Seksi Aplikasi Layanan Internal Pemerintah
    b. Seksi Aplikasi Layanan Publik.

  • Bidang Layanan Teknologi Informatika berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Layanan Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan layanan teknologi informatika untuk meningkatkan presentase jaringan infrastruktur dalam lingkup Pemerintah Daerah yang terintegrasi dalam layanan teknologi, informasi, dan komunikasi.
    Bidang Layanan Teknologi Informatika mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja Bidang Layanan Teknologi Informatika;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan teknologi informatika;
    c. pengembangan dan pengelolaan jaringan komunikasi dan informatika;
    d. pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
    e. pelaksanaan program layanan teknologi informasi;
    f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Layanan Teknologi Informatika; dan
    h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

    Bidang Layanan Teknologi Informatika, terdiri dari:
    a. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan
    b. Seksi Pengelolaan Saluran Informasi Digital.

  • Bidang Keamanan Informasi dan Persandian berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dan persandian.
    Bidang Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;
    c. pengamanan informasi pemerintah daerah;
    d. pemantauan, penanganan dan pelaporan insiden keamanan informasi;
    e. pengelolaan infrastruktur dan layanan Data Center pemerintah daerah;
    f. pelaksanaan keamanan persandian pemerintah daerah;
    g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola keamanan informasi dan persandian;
    h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
    i. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Keamanan Informasi dan Persandian; dan
    j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

    Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, terdiri dari:
    a. Seksi Keamanan Informasi
    b. Seksi Persandian.