Unit Kerja
  • Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Dinas.
    Sekretariat mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja;
    b. penyusunan program Dinas;
    c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika;
    d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan ketatalaksanaan Dinas;
    e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
    f. pengelolaan keuangan Dinas;
    g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
    h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
    i. fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
    j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
    k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  • Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan hubungan masyarakat.
    Bidang Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan hubungan masyarakat;
    c. koordinasi penyelenggaraan kegiatan kehumasan;
    d. penyelenggaraan pendokumentasian kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;
    e. penyelenggaraan publikasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah;
    f. penyiapan kebijakan pemanfaatan media luar ruang;
    g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Hubungan Masyarakat; dan
    h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  • Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan perangkat keras, jaringan komunikasi, informatika serta pos dan telekomunikasi.
    Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan teknologi informatika, pos dan telekomunikasi;
    c. pengelolaan dan pengembangan perangkat keras dan sarana telematika;
    d. pengelolaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informatika;
    e. pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan jaringan;
    f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Layanan Teknologi Informatika; dan
    g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  • Bidang Manajemen Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, keamanan informasi, basis data, serta penerapan dan pengembangan e-government.
    Bidang Manajemen Informatika mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis manajemen informatika;
    c. pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pusat data dan informasi;
    d. pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi;
    e. penyelenggaraan manajemen informasi, penerapan dan pengembangan e-government di internal Pemerintahan Daerah dan untuk layanan masyarakat;
    f. pengelolaan layanan informasi online terpadu untuk layanan internal Pemerintah Daerah dan masyarakat;
    g. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
    h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang informatika
    i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Manajemen Informatika; dan
    j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  • Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, diseminasi, layanan informasi serta pemberdayaan masyarakat bidang informasi dan komunikasi publik.
    Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis informasi dan komunikasi publik;
    c. pengelolaan dan pengembangan informasi dan komunikasi publik;
    d. penyiapan dan pengembangan kebijakan implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik.
    e. penyiapan, produksi dan distribusi informasi publik;
    f. pelaksanaan diseminasi informasi publik;
    g. pelaksanaan layanan informasi publik;
    h. pemberdayaan masyarakat bidang informasi dan komunikasi publik;
    i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
    j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  • Bidang Fasilitasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Provinsi (KIP).
    Bidang Fasilitasi Informasi mempunyai fungsi :

    a. penyusunan program kerja;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis fasilitasi informasi;
    c. fasilitasi penyusunan program kerja KPID dan KIP;
    d. fasilitasi pelaksanaan hukum acara di KIP;
    e. pengelolaan kesekretariatan KPID dan KIP;
    f. penyelenggaraan administrasi keuangan KPID dan KIP;
    g. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat KPID dan KIP;
    h. fasilitasi penyusunan laporan kegiatan KPID dan KIP;
    i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Fasilitasi Informasi; dan
    j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Mengusung tema “Keterbukaan Pemerintah untuk Pembangunan yang Inklusif”, #APLF2017 memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah   #APLF2017   #APLF2017

menu
menu