Dinas Komunikasi dan Informatika DIY menghadiri Forum PPID yang diadakan PPID Utama Kabupaten Bantul

Bantul (25/10/2021) – Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Pemda DIY mengikuti Forum PPID yang diadakan oleh PPID Utama Kabupaten Bantul di Rumah Makan Bu Mantan, Pundong, Bantul. Acara ini dihadiri perwakilan dari seluruh PPID Utama Kabupaten/Kota di DIY dan juga Komisioner Komisi Informasi Daerah (KID) DIY.

Kepala Dinas Kominfo Bantul, Ir. Fenty Yusdayanti, membuka acara sekaligus memberikan sambutan. Beliau menyampaikan terima kasih kepada tamu undangan atas apresiasi dan kehadirannya dalam acara ini dan berharap semoga acara ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat bagi peserta. Sambutan berikutnya dari Kepala Seksi Layanan Penyediaan Informasi Publik, Drs. Junaidin, yang mewakili Kepala Dinas Kominfo DIY. Beliau menyampaikan apresiasinya kepada PPID Utama Kabupaten/Kota se-DIY atas keikutsertaannya pada Monev Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh KID DIY. Diharapkan pada tahun ini hasilnya lebih baik daripada tahun sebelumnya. Sehingga diharapkan semakin banyak PPID Utama Kabupaten/Kota masuk pada Badan Publik dengan kategori informatif, yang menandakan bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat terwujud dalam untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Narasumber dalam forum PPID kali ini, Agus Purwanta, S.K.M., selaku Wakil Ketua Komisioner KID DIY menyampaikan paparan terkait perbedaan Perki Nomor 1 Tahun 2020 dengan Perki Nomor 1 Tahun 2021. Beliau menyampaikan bahwa perbedaan dari Perki Nomor 1 Tahun 2021 yaitu penekanannya pada Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu juga terdapat layanan penyandang disabilitas dan bantuan kedinasan. Lebih lanjut Bapak Agus Purwanta menjelaskan bahwa pada Perki Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari 10 Bab sedangkan pada Perki Nomor 1 Tahun 2021 menjadi 8 Bab. Dalam Perki Nomor 1 Tahun 2021 terdapat penegasan Hak dan Kewajiban, sedangkan pada Perki Nomor 1 Tahun 2020 hanya mengatur kewajiban saja (pasal 4).

Perki Nomor 1 Tahun 2021 mengatur secara detail mengenai struktur PPID. Standar layanan pada Perki Nomor 1 Tahun 2021 ada 7 standar layanan, terdiri dari : Standar Pengumuman, Standar Permintaan Informasi Publik, Standar Pengajuan Keberatan, Standar Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik. Standar Maklumat Pelayanan, dan Standar Pengujian Konsekuensi. Setelah paparan dari narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta Forum PPID.

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .