Dinas Komunikasi dan Informatika DIY Selenggarakan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemda DIY

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Hari Rabu (26/01) di Gedung Abimanyu, Unit 9 Kepatihan, Yogyakarta. Acara sosialisasi ini dihadiri oleh OPD di lingkungan Pemda DIY.  Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Aptika, Sugeng Wahyudi, S.Pd.,M.Eng yang memaparkan materi tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Nanang Ruswiyanto, S.T., M.Kom. selaku praktisi SPBE yang memaparkan materi tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Kepala Bidang Aptika, Sugeng Wahyudi, S.Pd.,M.Eng. mengatakan bahwa Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Pemda DIY yang menjadi dasar adalah Pergub Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan salah satu unsur penunjang untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Maksud dan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi OPD dalam pengelolaan TIK”, tutur Sugeng. “Ruang lingkup Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) terdiri dari perencanaan TIK, pelaksanaan TIK, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan TIK”, imbuh Sugeng.

Lebih lanjut lagi Sugeng mengatakan bahwa pelaksanaan investasi TIK dengan permohonan rekomendasi investasi TIK. “Harus dijelaskan proses bisnisnya, inputnya, dan outputnya secara mendalam”,  jelas Sugeng. Dalam pelaksanaan TIK harus ada SOPnya dan pengelolaan keamanan aplikasi TIK setiap OPD harus menjaga kerahasiaan informasi dan keutuhan informasi”, tambah Sugeng.

Nanang Ruswiyanto, S.T., M.Kom. mengatakan bahwa pemantauan dan evaluasi SPBE untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang penerapan SPBE pada setiap Kementrian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah serta memperluas jejaring dan pembinaan penerapan SPBE. “Model Koordinasi   SPBE bukan hanya urusan Dinas Kominfo, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD”, terang Nanang. “Dalam monev berkala, SPBE ada 14 komponen diantaranya layanan SPBE, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, arsitektur SPBE, manajemen SPBE, penyelenggaraan SPBE, peta rencana, rencana anggaran, kebijakan internal, pemantauan dan evaluasi serta audit TIK. Dan pembobotan dalam monev terdiri dari kebijakan internal SPBE, tata Kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE. Bobot paling tinggi adalah pada layanan SPBE”, tambah Nanang.

Menurut Nanang, ketika ada kegiatan maka perlu dokumentasi dengan notulensi dan foto serta video sebagai bukti dukung untuk membiasakan setiap kegiatan yang didanai oleh APBD secara berlanjut sustainable. “Evaluasi internal perlu dibedah per indikator, harus ada review berkala dan ada bukti foto dan notulensi”, jelas Nanang. Hasil evaluasi tahun 2019 skor 3,43 (baik) dan tahun 2021 skor 3,49 (baik). Harapannya di tahun 2022 Pemda DIY dapat meningkatkan hasil monev lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .