Diskominfo DIY terbaik ke I dalam Keterbukaaan Informasi

Yogyakarta (28/9/2018) - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY berhasil mempertahankan gelar sebagai Terbaik I Kategori OPD Pemda DIY pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik garapan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (27/9) malam.  Diskominfo meraih nilai 87,62 atau berjarak 12,97 poin dari peringkat II yang disabet BPPM (74,65). 

Ketua KID DIY Hazwan Iskandar Jaya menjelaskan bahwa monitoring-evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang transparan, akuntabel dan partisipatif.  Monev dilakukan rutin setiap tahun sesuai amanat UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

''Seperti tahun-tahun sebelumnya kami menggandeng Unisa dan Balai Pengembangan SDM dan Penelitian Kemenkominfo untuk merumuskan instrumen penilaian.  Penilaian diawali dengan penyebaran kuesioner, pencermatan website, visitasi dan uji akses. Kemudian ada juga presentasi Badan Publik,'' ungkap Hazwan.

Terkait keberhasilannya mempertahankan gelar, Kepala Diskominfo DIY Ir Rony Primanto Hari MT menyampaikan bahwa Diskominfo sebagai Badan Publik memang sudah seharusnya mengimplementasikan keterbukaan informasi publik. “Kalau kita tidak terbuka, ya…kita akan ketinggalan atau malah diprotes masyarakat,” kata Rony.

Rony juga mengharapkan agar setiap OPD di lingkungan Pemda DIY dapat mengikuti penilaian keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh KID.  Bukan semata-mata mencari kemenangan, melainkan agar dapat dijadikan tolok ukur sejauh mana UU KIP sudah terimplementasikan.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Ir Gatot Saptadi menyampaikan apresiasinya.  Monev yang dilakukan KID DIY menurut Gubernur DIY adalah kegiatan positif yang dapat meningkatkan kemauan untuk tetap teguh melaksanakan keterbukaan informasi di DIY sesuai amanat UU KIP. 

Berdasarkan data yang dikeluarkan KID DIY terlihat Pemkab Sleman masih mendominasi.  Meski pada kategori PPID Utama, Sleman dikalahkan Pemkot Yogyakarta namun Sleman memenangi kategori OPD Kabupaten/Kota melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP, skor 91,84), Kategori Kecamatan (Depok, skor 93,05) dan BUMD (PD BPR Bank Sleman, skor 84,87).  

Dari semua kategori, nilai tertinggi masih didominasi instansi non Pemda yakni Pengadilan Agama (PA) Wates yang meraih 95,25 (kategori lembaga yudikatif) diikuti Perwakilan BPKP DIY pada kategori instansi vertikal (95,15).  Total ada 7 kategori yang dinilai.

Bidang HUMAS DIY

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .