Skor Kinerja Pemerintah Naik

Yogyakarta (23/08/2018) Skor kinerja pemerintah provinsi, kabupaten dan kota menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Namun, secara peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintah menunjukkan tren penurunan pada Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2013 – 2016.

“Perlu kita sadari, kinerja yang terbaik setiap Pemda bukan ditetapkan berdasarkan standar, melainkan melalui proses perbandingan antar Pemda. Bahwa kompetisi antar pemerintahan daerah semakin hari semakin ketat,” ucap Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X saat membacakan arahan Gubernur DIY pada Rapat Pemerintahan Binwas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap Hasil Evaluasi LPPD Provinsi/Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2017 di Hotel Royal Darmo, Yogyakarta, Kamis (23/8).

Selain itu, pada rapat tersebut Wakil Gubernur DIY juga menyampaikan bahwa urusan Pendidikan Luar Biasa jenjang SD/MI, SMA, SMK, MA dan urusan keuangan daerah menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Pemerintah bagi provinsi yang mengalami penurunan.

“Sedangkan urusan pekerjaan umum, capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap pada urutan ke-20 untuk LPPD 2016, dan berada di bawah Papua Barat, Lampung, dan Maluku,” papar Wagub DIY.

Validitas dan keakuratan data penting untuk akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Di samping itu perlu dilakukan identifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi dan segera mencari solusi tindaknya. Permasalahan data selalu mengemuka dalam tahap evaluasi.

“Saya meminta bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota dan kepala OPD Pemda DIY mencurahkan perhatian dan membangun komitmen untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemda,” demikian arahan dari Wagub kepada peserta rapat.

Menurut Wagub DIY, saat ini kita berada di era kompetisi antarpemerintah daerah yang merupakan salah satu bentuk interaksi strategis antarpemerintah daerah. Khususnya muncul di era desentralisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat. Indikator capaian yang tersaji menjadi salah satu wujud pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan masyarakat atas capaian pelaksanaan urusan pemerintahan.

“Saya berharap melalui pertemuan ditindaklanjuti dalam upaya mengatasi kendala dan tantangan serta permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kinerja, khususnya penyusunan LPPD yang mendeskripsikan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditangani pemda,” pungkas Wagub didampingi Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Sugiyarto SE MSi dan Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Drs Drajat Wisnu Setyawan MM. 

HUMAS DIY