SPBE untuk Wujudkan Pemerintahan Efisien dan Efektif

Yogyakarta (22/11/2018)  Indonesia kini memiliki payung hukum penerapan e-government dengan telah ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Presiden RI Joko Widodo pada 2 Oktober 2018.  Ini menyudahi penantian panjang penyusunan draf sejak 2006 silam.

‘’SPBE dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif yang berorientasi pada pelayanan berkualitas guna mewujudkan Nawacita,’’ ungkap Sekretaris Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Tengku Edy Syahputra yang membacakan sambutan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan RB ketika membuka Sosialisasi SPBE di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Kamis (22/11).

Berlangsung sampai Jumat (23/11), sosialisasi mengundang 19 kementerian/lembaga di tingkat pusat, 17 pemprov, 87 pemkab dan 30 pemkot.

Menurut Edy, di sisi lain, Perpres SPBE merupakan landasan kebijakan pelaksanaan SPBE yang terang, terpadu, efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Sosialisasi dikemas dalam format diskusi panel yang terbagi dalam tiga sesi dengan tiga tema yang berbeda.  Narasumber yang dihadirkan merupakan pakar dari kementerian/lembaga yang ikut dalam tim perumus Perpres.   Kepala Dinas Kominfo DIY Ir Rony Primanto Hari MT berkesempatan menjadi moderator pada diskusi panel sesi I.

Penerapan SPBE sebenarnya bukan hal baru karena sudah mulai diterapkan sejak lahirnya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Hanya saja selama ini pembangunannya bersifat sektoral sehingga menyebabkan pemborosan anggaran akibat terbangunnya silo-silo sistem yang tidak terintegrasi. Tiap kementerian/lembaga membangun aplikasinya sendiri-sendiri sehingga anggaran TIK bertambah setiap tahun tapi utilitasnya hanya mencapai 35%.

“Dibutuhkan tata kelola terpadu dalam penyelenggaraan SPBE di internal instansi pemerintah dan juga antarinstansi pemerintah.  Penerapan dan penetapan infrastruktur SPBE, perencanaan sampai penganggaran SPBE harus saling terpadu,’’ ungkap Edy.

Acara dihadiri oleh Asisten Deputi Kementerian Sekretariat Negara, Direktur BPPT, Staf Ahli Gubernur DIY Bidang Ekonomi dan Pembangunan Moedji Rahardjo SH MHum serta Tim Teknis SPBE yang berasal dari Kemenpan RB, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemensesneg, Kemenkeu, Bappenas, BSSN dan BPPT.

Tengku Edy Syahputra sendiri selain membuka sosialisasi juga menyerahkan cenderamata kepada Moedji Rahardjo selaku perwakilan Pemda DIY. 

 

HUMAS DIY

Berita Terkait :


KOMENTAR PEMBACA
procesing . . .